-
Paparan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
Paparan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Tata Naskah Dinas Elektronik merupakan Pengelolaan informasi secara elektronik yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, penandatanganan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Informasi selengkapnya: Website : https://maestromedia.co.id Facebook : https://www.facebook.com/maestromedia.co.id Instagram : https://www.instagram.com/maestromedia.co.id Email : maestromedia.co.id@gmail.com *Maestro Media Software Development
-
Pembuatan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Wonosobo
Tata Naskah Dinas Elektronik merupakan Pengelolaan informasi secara elektronik yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, penandatanganan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Tanda Tangan Elektronik terdiri dari : TTE TERSERTIFIKASI TTE TIDAK…
-
Pembuatan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Provinsi Jawa Tengah
Tata Naskah Dinas Elektronik merupakan Pengelolaan informasi secara elektronik yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, penandatanganan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah. Maksud dan Tujuan Tata Naskah Dinas Elektronik bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi. Melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti: kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik Naskah Dinas dapat memenuhi unsur formal, material dan kewenangan. Naskah Dinas dapat disusun sesuai prosedur. Naskah Dinas dapat mempercepat penyelesaian tugas. Mencegah Akses Tidak Sah, Pemalsuan dan Penyangkalan Pada Data dan Informasi Atau…
-
Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi SIM DPRD Pati
Dokumentasi Sosialisasi Aplikasi SIM DPRD Pati tahun 2018 *Maestro Media Software Development Implementasi Teknologi Informasi untuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi baik dalam skala kecil maupun besar menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi era global dan Good Governance. Berkembangnya tekonologi internet menjadi era baru dalam penyampaian informasi secara cepat dan mudah. Oleh sebab itu pemanfaatan teknologi informasi pada lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mutlak diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Guna lebih menunjang kinerja tersebut diperlukan aplikasi yang mampu memfasilitasi yang menunjang kinerja secara cepat, tepat dan terukur.
-
Pembuatan Aplikasi PPID Provinsi Jawa Tengah
Pembuatan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah berbasis web.
-
Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah Latar Belakang Penyediaan Data Pilah Gender dan Anak : Tujuh (7) Pra Syarat Dalam Pelaksanaan PUG, salah satunya : “Data (pilah gender), informasi, dan penelitian”; Adanya Permen PP dan PA nomor 6 tahun 2009; PerGub Jawa Tengah No. 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah. Pra Syarat Dalam Pelaksanaan PUG Pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan dan pengelola program di semua tingkatan Kerangka kebijakan yang meliputi kebijakan makro, program dan kegiatan Struktur dan mekanisme kelembagaan untuk PUG Data Pilah Gender, informasi dan penelitian Ketrampilan perencanaan,analisis dan manajemen Mekanisme partisipasi masyarakat Sumberdaya keuangan. Prinsip –…
